SUMENEP, diluartv.id- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memastikan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menyesuaikan postur anggaran.
Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2026 yang digelar di ruang rapat DPRD Sumenep beberapa waktu lalu.
Dalam pandangan umumnya, fraksi-fraksi DPRD menyoroti penurunan pendapatan daerah akibat berkurangnya dana transfer pemerintah pusat. Di sisi lain, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami peningkatan sehingga dinilai perlu diimbangi dengan strategi penguatan fiskal yang lebih efektif.
DPRD mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan sumber-sumber PAD melalui peningkatan pajak dan retribusi, pengelolaan aset daerah, penguatan kinerja BUMD, digitalisasi sistem pemungutan, hingga pengembangan potensi ekonomi lokal. Namun, optimalisasi tersebut diingatkan agar tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan pelaku usaha.
Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin, mengatakan seluruh masukan fraksi menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan kebijakan perubahan anggaran.
“Pandangan fraksi diharapkan menyempurnakan Perubahan APBD 2026 agar lebih transparan, akuntabel, efektif, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya, Sabtu 22 Agustus 2026.
Selain pendapatan, DPRD juga meminta kualitas belanja daerah menjadi perhatian utama. Anggaran diharapkan lebih banyak dialokasikan untuk program produktif yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Fraksi-fraksi turut merekomendasikan evaluasi terhadap belanja operasional, kegiatan seremonial, dan program dengan realisasi rendah agar anggarannya dapat dialihkan ke sektor yang lebih mendesak.
Pada sektor belanja modal, DPRD menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dasar, meliputi perbaikan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, penyediaan air bersih, sanitasi, serta fasilitas penunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
Penulis : Sari Kusumaning Tias
Editor : Didik Setia Budi
