SUMENEP, diluartv.id- Skandal demi skandal mencuat dari pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di wilayah Madura tahun anggaran 2024. Program yang seharusnya meringankan beban rakyat untuk memiliki rumah layak, kini justru memunculkan aroma busuk yang kian menyengat: dugaan pemotongan dana, penerima fiktif, hingga tekanan dari oknum aparat desa.
Menanggapi kondisi ini, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Madura, Veros Afif, angkat bicara dan menghimbau para jurnalis untuk lebih aktif mengungkap kebobrokan yang selama ini nyaris tak tersentuh.
“BSPS bukan ladang baru untuk memperkaya segelintir orang. Kami minta jurnalis, khususnya di Madura, jangan hanya diam dan jadi pemadam kebakaran kepentingan para elite lokal,” tegas Ketua IJTI Korda Madurq Raya, Veros Afif, dalam keterangannya, Minggu (18/5).
Menurut Veros, indikasi penyimpangan dalam distribusi BSPS di sejumlah desa di Madura sudah menjadi rahasia umum. Namun minimnya peliputan kritis dari media lokal membuat praktik-praktik kotor tersebut berjalan mulus tanpa perlawanan berarti.
“Wartawan bukan hanya tukang catat omongan pejabat. Kita wajib berkontribusi untuk masyarakat. Diamnya media adalah kematian perlahan bagi nilai keadilan,” tambahnya.
Dalam beberapa laporan yang diterima IJTI, penerima manfaat BSPS banyak yang mengeluh tidak menerima dana secara penuh. Bahkan di beberapa desa, warga mengaku dipaksa menandatangani dokumen penerimaan bantuan meskipun rumah mereka tak disentuh pembangunan sedikit pun.
“banyak yang janggal, manipulasi sangat masif serta penuh dengan transaksional. Ini bukan sekadar penyelewengan ataupun tindak pidanq korupsi, ini penghinaan terhadap hak masyarakat kecil,” ujar Veros Afif MZ.
Ketua IJTI Madura Raya, Veros Afif MZ, juga mengajak wartawan lokal untuk membentuk tim investigasi independen guna membongkar skema gelap ini. Mereka menekankan bahwa peran media bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan menjadi alat kontrol sosial yang tajam dan tak takut dibungkam.
“Kalau ada kepala desa, pendamping, atau kontraktor yang bermain, buka saja. Tak perlu takut. Tugas jurnalis bukan cari aman, tapi cari kebenaran,” tegas Veros.
Saat ini, belum ada tindakan resmi dari pihak aparat terhadap dugaan pelanggaran BSPS salah satunya di Kabupaten Madura. Namun dengan meningkatnya tekanan publik dan seluruh lapisan elemen masyarakat, harapan akan adanya keadilan mulai terbuka. (red)
