SUMENEP, diluartv.id- Entah kenapa. Saya teringat tulisan Gus Wadud. Dia menggambarkan kegelisahan para kepala desa (Kades) di Sumenep. Ketika gelombang pemanggilan dari Kejaksaan mulai berdatangan.
Ada yang menangis. Ada yang kabur. Ada pula yang ancam balik:
“Kalau saya diseret, saya buka semua. Siapa yang makan duit BSPS, saya bongkar!”
Di warung-warung kopi. Mereka berwacana. Bagaimana jadinya: jika banyak Kades yang akan terjerat kasus BSPS.
Entah siapa yang awal memunculkan rumor itu. Sampai jadi menu isu harian di warung-warung kopi.
Lalu saya ingat model sebuah operasi dalam misi khusus. Entah Sumenep sedang menjadi target operasi. Atau kebetulan saja isu BSPS 2024 jadi Hot Issu Nasional.
Atau ada beberapa orang yang menjadi kepanjangan agen intelijen. Mereka sengaja disusupkan di berbagai lini. Berbaur dengan berbagai kelompok profesi dan masyarakat.
Dan ketika ancaman si Kades itu mulai menggema di lorong-lorong. Muncul satu frasa yang terus berulang di kepala saya: *Tsunami BSPS Bakal Menyapu Banyak Pihak*.
BSPS Sumenep solah jadi sasaran antara. Katanya ada misi yang tersembunyi. Selain potongan tak resmi.
Dari dana Rp20 juta yang seharusnya diterima warga. Yang benar-benar sampai ke penerima disebut-sebut hanya Rp8 juta sampai Rp 12 juta.
“BSPS itu bukan gratis, ada yang harus dibayar,” ujar salah satu sumber.
Dan rupanya, yang harus dibayar bukan hanya bahan bangunan—tapi juga harga diamnya sistem.
Ketika Jakarta Turun Tangan
Awalnya semua ini hanyalah suara-suara kecil di warung kopi. Tapi kemudian datang Irjen Kementerian PKP, Heri Jerman. Ia menyisir data, mengecek langsung ke lapangan, dan menyebut: 2.830 dari 5.490 penerima BSPS di Sumenep terindikasi janggal.
Lalu, ia resmi melapor ke Kejaksaan Negeri Sumenep.
Belum usai gema itu, giliran Menteri PKP Maruarar Sirait yang ikut bersuara. Bahkan menyebut kasus Sumenep dalam rapat resmi di Komisi V DPR RI. Dan yang mengejutkan, ia membuka ruang wawancara di acara tertutup bersama Ketua Banggar DPR RI MH Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi di kantornya.
Ini tidak biasa. Wartawan biasanya hanya boleh masuk setelah acara selesai. Tapi kali ini, wartawan diajak masuk. Seolah ada pesan: BSPS Sumenep bukan sekadar anggaran Rp 109,8 miliar
BSPS Sumenep bukan cuma soal Kades.
Gus Wadud dalam tulisannya mengingatkan: di Sumenep, Kades bukan sekadar pemegang stempel desa. Mereka adalah aktor politik.
Mereka tulang punggung kekuatan elektoral PDI-P. Mereka juru kunci suara saat pileg, pilpres, hingga pilkada.
Dan ketika suara mereka bergeser dari “patuh” menjadi “terancam”, maka yang goyah bukan hanya posisi mereka—tapi juga kestabilan politik kabupaten.
Kata Gus Wadud:
Apa jadinya jika Kades merasa dikhianati?
Apa jadinya jika mereka buka suara secara serentak?
Apa jadinya jika buku catatan yang mereka simpan—benar-benar dibuka ke publik?
Tsunami.
Tapi bukan tsunami air. Ini tsunami sosial-politik. Yang bisa menggulung jabatan, menghanyutkan partai, dan menggerus reputasi mereka yang selama ini menganggap desa sebagai alat kuasa.
Lalu, Siapa yang Siap Terseret?
Pertanyaan terbesarnya: siapa yang cukup berani menjadikan para Kades sebagai tersangka?
Kalau mau disebut, mereka bukan penjahat sendirian.
Mereka hanya bagian dari rantai panjang sistem yang selama ini didiamkan, atau bahkan—dibina?
Dan jika benar-benar ada nama besar di belakang semua aliran dana ini—apakah aparat penegak hukum siap membongkarnya?
Atau justru semuanya akan diam di tengah jalan, seperti biasa?
Saya ingin menutup tulisan ini, tapi Gus Wadud katanya belum pulang dari beli kopi dan rokok Durno.
Jadi untuk sementara, kita cukupkan dulu.
Tapi yakinlah, ini belum tamat.
Karena seperti dalam film, yang tenang-tenang itu biasanya justru…
menyimpan ledakan. (red)
