SUMENEP, diluartv.id- BSPS ini program milik Kementerian PKP RI. Maka wajar sebagai pemilik program, Irjen turun sidak ke lokasi sasaran. Yang tentunya ingin memastikan program BSPS terlaksana dengan baik, dengan penilaian ketuntasan maksimal. Apalagi infonya Sumenep ini terbesar se-Indonesia dari segi anggaran.
Jikapun kemudian hasil sidak Irjen menemukan banyak pelanggaran, lalu dilaporkan ke APH, ya menurut saya wajar juga mereka marah dan tak terima bila programnya dilaksanakan dengan cara serampangan. Mereka (Kementerian) kan tentu juga sedang diawasi oleh istana.
Ada info orang dalam, konon ada belasan pelapor lokal yg masuk ke meja Kejaksaan. Terakhir, Irjen sendiri sebagai pemilik program yg melaporkannya ke APH, dengan segepok data hasil olah temuannya sendiri. Lho..bukankah sebelum Irjen turun, sudah ada yg lebih dulu melaporkannya ke APH?Berawal dari sinilah konon, karena APH lebih mempercayai data laporan yg dikantongi irjen Kementerian PKP, dari pada data yg di serahkan pelapor lokalan.
Efektif, daya jelajah Irjen yg sidak langsung ke bawah menemukan banyak pelanggaran. Bukan lagi sebatas kejanggalan, tapi sudah kecurangan terorganisir. Bukan hanya rumor, isu, wacana, dan cator kepak di warung-warung kopi. Tapi konkret, lengkap dengan rekaman, plus analisis transaksi dana yg mengalir ke sejumlah rekening bank. Mlipir kesana kemari.
Rekaan saya, irjen Kementerian PKP diam-diam juga telah melibatkan PPATK dalam mengusut program BSPS Sumenep tahun 2024. Sebab hanya PPATK lah yang diperintah UU, diberi kewenangan mengakses aliran transaksi keuangan, menembus tembok tebal kerahasiaan bank.
Saran saya;
Pemain lokal saatnya menepi duduk dikursi penonton, hisap dan nikmati rokok hingga ke ubun-ubun. Gantian, biarkan orang pusat ambil alih kendali permainan. (red)
