SUMENEP, diluartv.id- Dunia telah bergeser ke arah industri 4.0 yang memungkinkan perubahan masif di berbagai bidang dengan perpaduan teknologi digital, kecerdasan buatan dan konektifitas Internet. Oleh karena itu, sebagai bentuk pembiasaan digital culture di sektor pemerintahan, bagian hukum menghadirkan platform pembentukan peraturan perundang undangan berbasis online (SIPBRO).
Hal ini sebagai perwujudan dari nilai-nilai berAKHLAK yakni adaptif dengan perkembangan jaman dan astacita ke 4 pemerintah menuju Indonesia Emas 2045.
Sebelumnya, pembuatan regulasi sempat mengalami kendala baik dari sisi koordinasi antar staf yang memerlukan waktu yang lama, berkas berkas fisik berupa kertas yang berpotensi rusak dan hilang, dan arsip dokumen produk hukum yang memiliki keterbatasan tempat.
“Dulu OPD harus berkirim dokumen secara manual berupa kertas fisik. Sehingga memakan waktu dan rawan miskomunikasi. Sekarang sudah dilakukan melalui Sipbro, semua bisa dilakukan dalam satu platform,” kata Kabag Hukum Setda Sumenep Hizbul Wathan, Jumat 15 Agustus 2025.
Menurut Wathan, Sipbro sendiri hadir dengan sistem digital yang terstruktur, memungkinkan seluruh tahapan pembentukan peraturan mulai dari perencanaan hingga pengundangan dapat dilakukan secara daring.
“Proses pembuatan regulasi, koordinasi dan pengarsipan menjadi jauh lebih tertata. Setiap revisi dapat dilacak secara historis. Dan proses jadi lebih cepat dan mudah,” tambah Hizbul Wathan.
Salah satu keunggulan Sipbro adalah pada interfacenya yang intuitif. Pegawai cukup masuk pada akun yang telah terdaftar, dan dapat langsung mengakses seluruh fitur. Dari mengunggah draft rancangan undang-undang hingga revisi beserta koreksi berlangsung secara realtime. Hal ini tidak hanya mempercepat pekerjaan, tapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Dan saat ini, aplikasi SIPBRO telah tersedia dalam versi mobile dan website. (red)
