SUMENEP, diluartv.id– Wacana perubahan nomenklatur Kabupaten Sumenep menjadi Kabupaten Sumenep Kepulauan mendapat dukungan tegas dari kalangan legislatif. H. Hosnan, S.IP., M.AP., anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari Dapil 7 sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan, menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Sumenep yang mulai mendorong perubahan nama daerah tersebut ke tingkat pemerintah pusat.
Dukungan itu disampaikan Hosnan usai mendampingi Bupati Sumenep Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo bersama jajaran pejabat Pemkab Sumenep dalam audiensi ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, Jumat (21/8/2026).
Kunjungan tersebut secara langsung membahas persoalan konektivitas dan transportasi laut yang menjadi urat nadi masyarakat di wilayah kepulauan. Dalam pertemuan itu, Pemkab Sumenep juga mengawal berbagai kebutuhan infrastruktur dan pelayanan transportasi laut bagi masyarakat kepulauan.
Hosnan menilai gagasan perubahan nomenklatur bukan sekadar persoalan pergantian nama administratif. Menurutnya, penyebutan Kabupaten Sumenep Kepulauan harus dipandang sebagai upaya mempertegas karakter geografis, sosial, ekonomi, sekaligus kebutuhan pembangunan Sumenep yang memiliki wilayah kepulauan sangat luas.
“Saya mendukung penuh langkah Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mengusulkan perubahan nomenklatur menjadi Kabupaten Sumenep Kepulauan. Ini bukan sekadar perubahan nama, tetapi bagaimana karakter kepulauan Sumenep benar-benar mendapatkan pengakuan dan perhatian dalam kebijakan pembangunan nasional,” tegas Hosnan, Sabtu
Menurut dia, karakter geografis Sumenep yang terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda. Persoalan transportasi, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, perekonomian hingga distribusi kebutuhan pokok masyarakat kepulauan tidak dapat disamakan begitu saja dengan wilayah daratan.
Karena itu, nomenklatur Kabupaten Sumenep Kepulauan dinilai dapat menjadi simbol sekaligus penegasan bahwa kepulauan merupakan bagian strategis dari identitas dan arah pembangunan daerah.
“Kepulauan bukan halaman belakang Sumenep. Kepulauan adalah bagian penting dari wajah Sumenep. Karena itu, nomenklatur ini harus mampu memperkuat keberpihakan kebijakan terhadap masyarakat kepulauan,” ujarnya.
Dukungan Hosnan juga memiliki konteks kuat karena dirinya merupakan bagian dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep. Berdasarkan laman resmi DPRD Sumenep, Hosnan tercatat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan.
Bukan Sekadar Nama, Tapi Identitas dan Arah Kebijakan
Hosnan berpandangan, perubahan nomenklatur harus dibarengi dengan argumentasi yang kuat dan kajian komprehensif. Pemerintah daerah, menurutnya, perlu memastikan usulan tersebut memiliki dasar akademis, administratif, geografis, sosial, ekonomi dan historis yang memadai.
Dengan demikian, ketika usulan tersebut dibawa ke pemerintah pusat, perubahan nomenklatur tidak berhenti sebagai aspirasi politik, tetapi memiliki dasar objektif yang kuat.
“Kalau kita ingin perubahan nomenklatur ini benar-benar menjadi kebijakan, tentu harus dikawal secara serius. Kajian harus kuat, argumentasi harus jelas dan seluruh pemangku kepentingan harus bersinergi,” katanya.
Ia juga menilai momentum penguatan konektivitas laut menjadi sangat relevan dengan gagasan tersebut. Sehari sebelumnya, Bupati Sumenep bersama jajaran OPD memang mendatangi Kemenhub untuk memperjuangkan peningkatan aksesibilitas transportasi laut bagi masyarakat kepulauan.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Fauzi menegaskan bahwa kelancaran pelayaran dari kepulauan menuju daratan maupun sebaliknya menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Pemkab juga menanyakan perkembangan surat terkait rencana perbaikan dan pengembangan Pelabuhan Terebung, Kecamatan Gayam.
Bagi Hosnan, persoalan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat kepulauan bukan isu sektoral. Transportasi laut berkaitan langsung dengan perputaran ekonomi, mobilitas warga, akses pendidikan dan kesehatan, hingga distribusi barang.
“Apa yang kita perjuangkan hari ini harus bermuara pada satu hal, yaitu bagaimana masyarakat kepulauan mendapatkan pelayanan negara yang setara. Jangan sampai jarak geografis membuat mereka mendapatkan pelayanan yang berbeda,” tegasnya.
Dorong Semua Pihak Bersatu
Hosnan mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama tokoh kepulauan, akademisi, organisasi masyarakat, pemuda dan seluruh anggota DPRD untuk ikut mengawal proses perubahan nomenklatur tersebut.
Menurutnya, dukungan politik dari DPRD penting, tetapi proses tersebut membutuhkan kekuatan argumentasi dan dukungan publik yang luas.
“Ini bukan kepentingan satu partai, bukan kepentingan pemerintah daerah semata. Kalau memang orientasinya untuk memperkuat pembangunan dan pelayanan masyarakat kepulauan, maka ini harus menjadi agenda bersama,” ucapnya.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak hanya menyampaikan usulan, tetapi juga menyiapkan roadmap yang jelas mengenai tahapan perubahan nomenklatur, termasuk kajian dan komunikasi dengan pemerintah provinsi serta pemerintah pusat.
Hosnan menegaskan dirinya siap berada di barisan yang mengawal agenda tersebut melalui fungsi politik dan kelembagaan DPRD.
“Kami di DPRD siap mengawal. Yang terpenting, prosesnya dilakukan secara konstitusional, terbuka, berbasis kajian dan melibatkan masyarakat. Jangan sampai semangat besar ini berhenti hanya sebagai wacana,” pungkasnya.
Dengan dukungan tersebut, wacana perubahan nomenklatur Kabupaten Sumenep Kepulauan kini tidak hanya menjadi agenda pemerintah daerah, tetapi mulai mendapatkan dorongan dari unsur legislatif.
Langkah berikutnya menjadi tantangan bersama: memastikan gagasan tersebut memiliki landasan yang kuat, memperoleh dukungan lintas pemangku kepentingan, dan benar-benar mampu diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat kepulauan.
Penulis : Sari Kusumaning Tias
Editor : Didik Setia Budi
