SURABAYA, diluartv.id- Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemen HAM RI) menggelar pertemuan bersama pemerintah daerah, komunitas, dan pelaku usaha di wilayah Jawa Timur di Surabaya, 18-20 Juni 2026.
Pertemuan yang bertajuk Bersama Membangun Peradaban HAM ini untuk memastikan sinergitas lintas sektoral antara Kemen HAM RI bersama pemerintah daerah, komunitas, dan pelaku usaha di Jawa Timur.
“Untuk memastikan sinergi para pihak dalam tanggung jawab hak asasi manusia: perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak asasi manusia,” ungkap Wakil Menteri HAM RI Mugiyanto usai hadiri pertemuan sinergitas lintas sektoral di Surabaya.
Ditambahkannya, hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, utamanya pemerintah, tetapi pihaknya tidak bisa bekerja sendirian. Perlu sinergi dengan pihak-pihak terkait.
Dipilihnya Jawa Timur sebagai tempat penyelenggaraan pertemuan sinergitas lintas sektoral terkait hak asasi manusia, karena tantangannya besar.
“Tetapi Jawa Timur juga menjadi contoh, bagaimana tantangan-tantangan hak asasi manusia itu bisa ditangani dengan baik. Tidak ada kasus-kasus besar yang menonjol, tidak ada isu-isu tentang hak asasi manusia yang menonjol dari Jawa Timur,” ujar Mugiyanto.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Sekretaris Daerah, Adhy Karyono, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian HAM RI yang telah melakukan sinergi dan memfasilitasi untuk bisa mengumpulkan elemen seluruh Jawa Timur.
“Sangat sejalan dengan apa yang di visi kami, di Jatim Harmoni juga. Bahwa Jatim kaya budaya, tapi juga potensi untuk terjadinya pelanggaran HAM, konflik sosial, dan sebagainya itu masih terjadi di dalam. Oleh karena itu, tidak ada kata lain bahwa kesadaran masyarakat dan semua elemen dalam hal ini elemen akedemisi, budayawan, kemudian pekerja, dan seluruh organisasi, komunitas kita, harus mempunyai pemahaman yang sama. Kesadaran bersama dalam setiap langkah, gerak. Pelaksanaan kegiatannya harus mengutamakan, memperhatikan kehormatan dari kebutuhan perlindungan hak-hak manusia,” ungkap Adhy.
Lebih lanjut, Adhy mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menindaklanjuti dengan sosialisasi hingga tingkat yang lebih bawah melalui serial materi mengenai bagaimana penguatan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia di Jawa Timur, yang tentu akan bekerja sama dengan Kanwil HAM Jawa Timur.
“Ini penting sekali karena pondasi pembangunan Jawa Timur tidak bisa berjalan kalau tidak bisa dilandasi dengan pemenuhan penghormatan hak asasi manusia,” pungkasnya. (far/red)
