SUMENEP, diluartv.id- Semula saya mau diam. Tak akan merespon. Apa pun yang terjadi pasca audiensi di Komisi 1 DPRD Sumenep. Termasuk sikap reaktif sebagian individu yang menyerang pribadi di grup wa.
Tapi ada teman yang tidak terima. Jika menyerang pribadi, katanya harus dilawan. Dan secara pribadi, saya sudah legowo. Sudah berpikir akan menerima konsekuensinya sejak menabuh anggaran media/iklan/reklame pemotretan.
Dari awal juga sudah deklare. Siapa pun yang mau ikut audiensi ke DPRD. Tidak ikut boleh. Ikut boleh. Saya sudah memprediksinya. Kemungkinan kemungkinan. Karena sepanjang saya jadi wartawan. Tidak ada yang berani mengusik anggaran media. Termasuk politisi, tak ada yang berani secara show.
Di kesempatan itu, saya mengawali kenapa menyampaikan aspirasi kepada Komisi 1. Atas dasar keluhan sebagian pejabat pemkab dan sebagian curhatan wartawan sejak diberlakukan e Katalog.
Sebagian si pejabat itu curhat. Seakan diteror oleh sebagian, kapan di-klik akun Inaproc-nya. Adanya e Katalog, si pejabat seperti punya kewajiban melayani penyedia iklan tanpa ruang dan waktu.
Sebagian wartawan juga curhat. Di warung-warung kopi. Adanya pembagian kue advertorial. Juga harga adv tidak seragam antar OPD. Termasuk model administrasi yang tidak sama antar OPD.
Dasar itu menjadi dasar menyalurkan aspirasi secara konstitusional. Jika pribadi berpikir individu. Tak perlu koar koar ke ruang publik. Cukup bisik bisik, toh ngerti banget cara dapat kue jumbo.
Di forum audien itu, saya memilih manggut manggut. Seperti pengantar pengantin. Tak banyak berdebat. Karena saya masih berpikir: Komisi 1 kumpulan orang-orang baik.
Tak ada curiga aneh-aneh. Meski ada pertanyaan dalam pengantar: kehadiran para audiens ini atas nama wartawan, apa CEO media atau owner perusahaan yang menaungi media. Atau merangkap-nya.
Pernyataan sejenis saya dengar dari anggota DPRD Jatim Mas Abe. Yang memiliki jejak perjalan di dunia jurnalistik ikut berkomentar di TikTok. Yang pada substansinya ia menyebut jumlah media saat ini sudah menjamur. Berbeda dengan suasana 10 tahun lalu. Apalagi 20 tahun lalu.
Saya tak banyak mengungkap di balik fenomena anggaran media di Sumenep yang mencapai Rp 8,2 miliar. Anggaran itu hanya untuk 2026. Meski di dua tahun sebelumnya, mencapai Rp 10 miliar lebih.
Tak banyak mengerti, kenapa jumlah perusahaan media di Sumenep begitu menjamur. Dan kenapa anggaran media di Sumenep begitu besar. Padahal, punya kantor,karyawan dan tanpa kantor serta karyawan-dipandang sama. Harganya tetap 250 ribu per adv untuk media online.
Di forum itu, saya pribadi menyatakan siap mensuplai anggaran di luar media jika Pak Dewan berkenan. Harapannya Pak Dewan bisa menjalankan salah satu fungsinya: mengatur tata kelola anggaran agar tidak overheat.
Karena tak bersambut, salah satu contoh anggaran tak diungkap. Seperti anggaran internet Rp 5 miliar lebih. Sementara ATK Rp 11 miliar lebih. Ada Anggaran perjalanan dinas Rp 21 miliar lebih. Mamin Rp 13 miliar lebih. Rapat/Bimtek/FGD/Workshop Rp 20 miliar lebih.
Sehari pasca audiensi seperti angin lalu. Tiba-tiba beberapa jam kemudian. Banyak yang chat ke WA. Dan saya lihat di grup grup WA. Seperti ada yang kalap. Murka bahkan menyerang pribadi di muka publik. Lucunya salah satu yang menyerang itu pernah menulis berita menolak kerjasama advetorial jika e Katalog diterapkan.
Sebagian Pak Dewan di luar komisi 1 seperti ikut nimbrung. Entah apa motifnya. Di grup WA Jurnalis DPRD seperti jadi ajang pelampiasan murka yang terusik.
Saya tersenyum dan seperti prediksi sebelumnya. Sepanjang jadi wartawan, tak ada yang berani mempertanyakan anggaran media di ruang publik.
Saya mencoba membuka cakrawala berpikir dengan paradigma: politisi harus dinamis. Jangan kaget jika ada politisi, tiba-tiba jadi oposisi. Padahal sebelumnya menjadi bagian dari kekuasaan. Begitu juga seorang jurnalis. Pagi memuji setinggi plafon. Malam hari menguliti yang dipuji.
Juga jangan heran jika ada yang berkomentar minta transparansi syarat tender proyek berasas keadilan. Tak boleh dibuat buat syarat tender proyek. Agar tidak terkesan dibuat satu pintu untuk dapat proyek meski lewat jalur tender.
Saya sempat merespon di grup itu melalui angka angka. Emang tak dibuat jelas. Tapi ada yang mengerti dan membalasnya di grup: jangan dibuka semua, bro.. Tak sebanding. Ibarat rudal hipersonix Fattah diluncurkan. Kalau targetnya semut.
Lama saya diam. Mereka terus menari-nari dengan nyinyiran. Bahkan dengan bangganya. Mengirim foto dan video perempuan yang mengumbar aurat erotis. Katanya yang mengirim seorang wartawan. Entah apa motifnya. Dan itu berulang kali mengirim. Seakan dirinya bangga. Identitas seorang jurnalis mengirim hal-hal erotis di ruang publik.
Lalu saya teringat seperti yang dirasakan Pak Prabowo. Yang kata pengamat: hanya Presiden Prabowo yang berani menghadapi oligarki tambang dan para eksportir yang selama ini menikmati celah sistem.
Melalui penerapan satu pintu ekspor berbasis SDI, banyak kepentingan yang terusik. Wajar jika ada framing negatif terhadap pemerintahan Prabowo terus bermunculan, bahkan disebut-sebut melibatkan pihak luar negeri. (red)
