SIDOARJO, diluartv.id- DPC PKB Sidoarjo resmi meluncurkan program “Jumat Fraksi PKB” pada sarasehan politik, Jumat (1/5/2026), sebagai langkah konkret memperkuat penyerapan aspirasi warga dan menjawab berbagai persoalan daerah yang belum tuntas.
Kegiatan yang digelar di Jie Poek DW Sidoarjo itu, tidak cuma forum diskusi politik. Tema yang terbungkusnya yakni “Sarasehan Pendidikan Politik-Internalisasi Nilai Perjuangan Melalui Halal Bihalal dan Optimalisasi Program Jumat Fraksi PKB”.
Program ini diusung oleh DPP PKB untuk direalisasikan hingga ke daerah, dan momentum ini menjadi titik awal penegasan peran legislator PKB di DPRD agar lebih responsif, terstruktur, dan rutin menyerap suara masyarakat setiap pekan.
Ketua DPC PKB Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, SM. Mengatakan , program ini dirancang untuk mengoptimalkan fungsi representasi wakil rakyat.
“Ini bukan soal ada atau tidaknya kinerja, tapi bagaimana kita menguatkan peran agar lebih tajam menyerap aspirasi dan mengawal pembangunan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut menjadi jawaban atas berbagai “PR” besar Sidoarjo, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur yang masih membutuhkan perhatian serius.
Legislator, kata Cak Nasik, sapaan akrabnya, harus hadir sebagai penghubung nyata antara kebutuhan warga dan kebijakan pemerintah.
“Anggota dewan adalah lidah masyarakat. Kami buka ruang seluas-luasnya bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, kritik, bahkan keluhan,” ujarnya.
Peluncuran program ditandai simbolis dengan tabuhan rebana oleh Ketua Fraksi PKB H. Dhamroni Chudlori bersama seluruh anggota fraksi PKB Sidoarjo. Mulai dari yang paling senior, H. Usman, M.Kes., Ainun Jariyah, hingga anggota dewan termuda yakni Rizza Ali Faizin, hadir di momentum penting itu.
Simbol itu mencerminkan semangat kolektif, kekompakan, sekaligus kesiapan turun langsung ke tengah masyarakat.
Dhamroni menegaskan, secara formal fungsi fraksi di DPRD mencakup pengawasan kebijakan, pembahasan regulasi, serta penyerapan aspirasi publik. Program Jumat Fraksi, kata dia, akan menjadi penguat sistem kerja yang lebih terjadwal dan terukur.
“Setiap Jumat menjadi momentum resmi menyerap aspirasi. Tapi pada praktiknya, anggota fraksi tetap bisa menerima masukan kapan saja dan dimana saja,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa aspirasi yang diterima tidak berhenti pada pencatatan, melainkan ditindaklanjuti melalui mekanisme pembahasan di DPRD sebagai dasar pertimbangan kebijakan.
Dalam perspektif regulasi, fungsi tersebut sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan peran DPRD dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, termasuk penyerapan aspirasi masyarakat secara berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua PCNU Sidoarjo, KH Zainal Abidin, menyoroti pentingnya sinergi antara PKB dan Nahdlatul Ulama dalam pembangunan daerah. “Kami berharap sinergi ini terus berjalan untuk kemaslahatan umat dan kemajuan Sidoarjo,” ujarnya.
Di sisi internal, PKB Sidoarjo juga menegaskan soliditas organisasi pasca Musyawarah Cabang (Muscab). Empat kader telah mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) tahap awal di Malang, pematerinya dari DPW PKB Jatim sebagai bagian dari proses regenerasi kepemimpinan. Berikutnya akan dilakukan UKK di Jakarta
“Siapa pun yang terpilih nanti adalah kader terbaik. Yang penting, PKB tetap solid dan terus bekerja untuk rakyat,” kata cak Nasik.
Bagi Rizza Ali Faizin, peluncuran Jumat Fraksi PKB ini, menjadi penanda babak baru, ketika ruang aspirasi tidak lagi menunggu, tetapi aktif dijemput—dari desa hingga pusat kebijakan. (met/red)
